KABARDARING.ID - Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026), dengan salah satu agenda utama mendengarkan laporan perkembangan kondisi ekonomi nasional. Dalam forum tersebut, pemerintah memastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga meskipun dunia tengah menghadapi berbagai dinamika global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memaparkan sejumlah indikator ekonomi makro yang menunjukkan fondasi perekonomian nasional masih cukup kuat. Ia menegaskan bahwa konsumsi domestik masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menurut Airlangga, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih sangat dominan. Saat ini porsinya mencapai sekitar 54 persen dari total PDB nasional. Selain itu, indikator aktivitas belanja masyarakat juga tercermin dari Mandiri Spending Index yang berada pada level 360,7.
“Dari sisi ekonomi makro, konsumsi domestik masih sangat kuat dan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi,” jelas Airlangga di hadapan Presiden dan para anggota kabinet.
Selain konsumsi domestik, pemerintah juga mencatat kondisi utang luar negeri Indonesia masih berada dalam batas aman. Rasio utang luar negeri terhadap PDB saat ini tercatat sekitar 29,9 persen, angka yang dinilai relatif rendah jika dibandingkan dengan banyak negara lain.
Di sisi lain, ketahanan ekonomi juga diperkuat oleh cadangan devisa yang berada pada level tinggi. Pemerintah mencatat cadangan devisa Indonesia telah melampaui 150 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga dinilai cukup untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan ketahanan ekonomi nasional.
Airlangga juga menyoroti kinerja sektor perdagangan luar negeri yang terus menunjukkan tren positif. Ekspor komoditas unggulan seperti batu bara, karet, nikel, dan tembaga memberikan kontribusi besar bagi penerimaan devisa negara.
Nilai ekspor dari komoditas tersebut diperkirakan mencapai sekitar 47 miliar dolar AS, yang secara alami mampu menutup defisit sektor migas yang berada di kisaran 19,5 miliar dolar AS.
Selain itu, pemerintah bersama Bank Indonesia juga terus memperluas penggunaan skema Local Currency Settlement (LCS) dalam transaksi perdagangan internasional. Skema ini memungkinkan transaksi antarnegara dilakukan menggunakan mata uang lokal sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.
Airlangga menyebutkan bahwa nilai transaksi menggunakan LCS dengan sejumlah negara mitra seperti Malaysia, Thailand, Jepang, dan China mengalami peningkatan signifikan. Nilainya mencapai 25,56 miliar dolar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 12,9 miliar dolar AS.
Di sisi kebijakan fiskal, pemerintah tetap mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Sejumlah program telah disiapkan pemerintah, termasuk bantuan pangan senilai Rp11,92 triliun serta pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur negara yang diperkirakan mencapai sekitar Rp40 triliun pada tahun ini.
Sementara itu, dari sisi penerimaan negara, pemerintah mencatat tren positif pada pendapatan pajak di awal tahun 2026. Airlangga memperkirakan realisasi penerimaan pajak akan semakin meningkat pada Maret seiring dengan periode pelaporan pajak tahunan.
Pemerintah optimistis berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia tetap solid, sekaligus menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. ***
