KABAR DARING - Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, bertemu Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, Selasa (23/12/2025). Bupati Kepahiang menyampaikan sejumlah persoalan terutama terkait upaya pengentasan kemiskinan di daerah itu.
Dalam kesempatan tesebut, Menteri Sosial menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan terobosan pemerintah dalam memberikan akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Selain itu, kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI), Rumah Sejahtera Terpadu, serta progres rencana pembangunan Sekolah Rakyat.
Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, menyampaikan kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola kepesertaan PBI secara tertib. Karena tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong agar pengelolaan PBI dilakukan secara terkoordinasi dan disalurkan langsung kepada penerima manfaat.
“Ini harus langsung, tidak boleh lewat siapa pun. Itu harus dikoordinasikan dengan baik,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul juga menekankan pentingnya pemutakhiran data PBI yang dilakukan secara hati-hati dan jujur sesuai kondisi riil masyarakat untuk menghindari persoalan di tingkat desa maupun potensi kecemburuan sosial.
Dalam audiensi itu, Bupati Kepahiang turut menyampaikan perkembangan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya. Pemerintah daerah telah mengusulkan lahan kepada Kementerian Sosial, namun masih menghadapi kendala pada akses jalan menuju lokasi yang diusulkan.
Menanggapi hal tersebut, Gus Ipul menjelaskan, bahwa pembangunan Sekolah Rakyat memerlukan kesiapan lahan serta akses yang memadai agar dapat berjalan optimal. Ia juga menilai keberadaan Sekolah Rakyat berpotensi mendorong perputaran ekonomi di daerah.
“Kalau Sekolah Rakyat dibangun, ada perputaran ekonomi di daerah. Bukan hanya sekolahnya, tapi dampaknya ke masyarakat sekitar,” katanya.
Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata,S.IP menyatakan pemerintah daerah siap mendukung penuh realisasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Kepahiang. Namun, ia juga mengakui keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
“Kemampuan APBD kami terbatas, sehingga kami sangat berharap dukungan dan sinergi dari Kementerian Sosial,” ujar Zurdi Nata dalam keterangan resminya.
Ia berharap melalui koordinasi dan dukungan pemerintah pusat, program perlindungan sosial serta pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Kepahiang dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat. ***
