KABARDARING.ID – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mendorong peningkatan mutu pendidikan. Komitmen tersebut ditandai dengan pembukaan kegiatan Konsolidasi Daerah Program Prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 yang digelar di Hotel Mercure Bengkulu, Senin (2/3).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, yang diwakili Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar.
Dalam sambutannya, Khairil menyampaikan apresiasi kepada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu atas terselenggaranya kegiatan konsolidasi tersebut. Ia menegaskan, agenda ini memiliki peran strategis dalam memastikan keterpaduan dan keselarasan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Bengkulu.
“Melalui konsolidasi ini, kita ingin memastikan adanya keselarasan program antara pusat dan daerah, sehingga mutu pendidikan di Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan,” ujar Khairil.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar memiliki kepedulian dan tanggung jawab yang sama dalam memajukan sektor pendidikan.
“Kita ingin seluruh kabupaten/kota memiliki kepedulian dan komitmen yang sama. Mari bersama-sama kita tingkatkan mutu pendidikan di Provinsi Bengkulu agar tidak tertinggal dari provinsi lain,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu, H. Sabura Soe’eod Putra, S.E., M.Si., berharap kegiatan ini mampu melahirkan komitmen kuat dan selaras dalam mendukung kebijakan nasional, termasuk mendukung visi Asta Cita Presiden.
“Harapan kami, melalui konsolidasi ini akan terbangun komitmen yang kuat dan selaras, sehingga apa yang menjadi Asta Cita Presiden dapat kita wujudkan bersama,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan pentingnya dukungan seluruh pemangku kepentingan terhadap pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan integritas instansi, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, meminimalkan praktik korupsi, serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik guna memperkuat kepercayaan masyarakat.
Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama pembangunan ZI-WBK sebagai bentuk dukungan nyata seluruh pemangku kepentingan, serta sesi foto bersama. ***
