KABARDARING.ID – Alarm pengawasan keuangan daerah resmi berbunyi. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Bengkulu mulai melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025.
Tahapan ini ditandai dengan Entry Meeting Pemeriksaan Keuangan Intern yang digelar di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (13/2). Pemeriksaan akan berlangsung selama 28 hari ke depan.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, yang memimpin langsung entry meeting tersebut, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak bermain-main dalam menyiapkan dokumen.
“Kami minta seluruh OPD segera menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Jangan sampai ada kendala atau hambatan dari kepala OPD. Pemeriksaan tahun ini lebih cepat, jadi harus lebih siap,” tegas Herwan.
Ia menekankan, pemeriksaan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan bagian penting dari pertanggungjawaban pengelolaan APBD kepada publik.
Pemeriksaan BPK RI ini menyasar seluruh laporan keuangan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang terakumulasi dalam LKPD Tahun Anggaran 2025. Selama hampir satu bulan ke depan, tim auditor akan melakukan pengujian, klarifikasi, hingga uji substansi atas data yang diserahkan.
Penanggung Jawab Pemeriksa BPK RI Perwakilan Bengkulu, Edi Surono, menegaskan bahwa validitas dan akurasi data menjadi kunci utama.
“Ini pemeriksaan wajib sebagai bagian dari proses pertanggungjawaban APBD. Kami minta seluruh OPD menyiapkan data yang valid, lengkap, dan telah dilakukan pengujian substansi,” tegasnya.
Momentum ini menjadi krusial bagi Pemprov Bengkulu untuk mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah. Hasil pemeriksaan BPK nantinya akan menentukan opini atas LKPD 2025, yang menjadi tolok ukur transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Dengan pemeriksaan yang dimulai lebih awal, Pemprov Bengkulu dituntut bergerak cepat dan solid. Tidak ada ruang bagi kelalaian administrasi.
Seluruh OPD kini berada dalam sorotan audit, karena setiap angka dalam laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. ***
