KABARDARING.ID – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Penyerahan LHP tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Bengkulu, Kamis (12/2/2026).
Dokumen LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bengkulu, Arif Agus kepada Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata. Turut mendampingi, Ketua DPRD Bengkulu Utara, Parmin, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, H. Fitriyansyah.
Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas pelaksanaan pemeriksaan yang dinilai profesional dan objektif terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Bengkulu yang telah melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan Kabupaten Bengkulu Utara, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif,” ujar Bupati.
Menurutnya, kehadiran pimpinan daerah dalam agenda tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bupati juga menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang tertuang dalam LHP akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Hari ini kami menerima langsung LHP dari BPK RI didampingi Ketua DPRD dan Sekda. Mudah-mudahan hasil pemeriksaan ini memberikan dampak positif bagi perbaikan tata kelola keuangan Kabupaten Bengkulu Utara ke depan, baik dari sisi pembukuan maupun penyempurnaan layanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia optimistis, melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat kepercayaan publik.
Penerimaan LHP ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Bengkulu Utara untuk terus meningkatkan standar pengelolaan keuangan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. ***
