KABAR DARING – Dua proyek pengamanan jalan rawan longsor di Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, yang dibiayai hibah BNPB, kini berada di ujung tanduk. Nilai proyeknya tidak kecil. Sebesar Rp18,36 miliar, namun hingga melewati batas kontrak, pekerjaannya justru belum tuntas.
Alih-alih diputus, BPBD Provinsi Bengkulu memilih memberi napas tambahan lewat skema adendum hingga 30 Januari 2026, dengan dalih menghindari risiko sanksi dari pemerintah pusat.
PPK BPBD Bengkulu, Nopan, menegaskan bahwa masa tambahan ini adalah kesempatan terakhir bagi kontraktor.
“Kalau tetap tidak selesai, kami akan blacklist. Selain itu, dana hibahnya bisa gagal diserap dan itu akan jadi catatan buruk bagi daerah,” katanya.
Dua proyek tersebut adalah:
Pengamanan Jalan Air Dingin–Muara Aman di Kelurahan Rimbo Pengadang senilai Rp11,009 miliar (PT Kencana Pratama Konstruksi)
Pengamanan ruas yang sama di Desa Talang Ratu senilai Rp7,347 miliar (CV Artomoro)
Keduanya dikontrak sejak 4 Juni 2025 dan seharusnya rampung 1 Desember 2025.
Namun di tengah perpanjangan waktu ini, kecurigaan publik justru menguat. Ketua Garbeta Bengkulu, Dedi Mulyadi, menilai proyek yang dikejar-kejar di ujung tahun rawan bermasalah secara mutu.
“Ini proyek bencana. Kalau dibangun asal selesai, nanti saat hujan deras datang, jalan bisa rusak lagi. Yang dirugikan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyebut lemahnya pengawasan membuka peluang terjadinya permainan antara kontraktor, pengawas, dan pejabat teknis.
Informasi di lapangan menyebutkan, keterlambatan material dan minimnya tenaga kerja menjadi penyebab utama proyek tersendat. Namun di sisi lain, peran konsultan pengawas dinilai tidak berjalan maksimal, padahal mereka wajib mengendalikan mutu, biaya, dan waktu sesuai aturan SMKK Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021.
Kini, sorotan tertuju pada akhir Januari. Apakah proyek Rp18 miliar ini benar-benar selesai, atau justru menjadi contoh kegagalan tata kelola proyek bencana di Bengkulu. ***
