KABAR DARING – Peta kekuasaan di tubuh Kejaksaan Republik Indonesia kembali diguncang. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan keputusan mutasi besar yang menggeser 34 pejabat strategis, termasuk 19 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang kini berpindah tugas ke berbagai daerah.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-IV-24/C/01/2026 tertanggal 12 Januari 2026, yang diteken oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan Hendro Dewanto. Keputusan ini langsung berlaku dan menjadi salah satu perombakan struktural terbesar di awal 2026.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna memastikan mutasi tersebut.
“Benar, mutasi ini sudah ditetapkan dan berlaku,” ujarnya, Selasa (13/1/2026).
Langkah ini dibaca sebagai strategi pengetatan kendali pusat terhadap jajaran kejaksaan di daerah, terutama di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap penanganan kasus korupsi, mafia tanah, dan kejahatan ekonomi.
Sejumlah daerah strategis kini dipimpin wajah baru, termasuk Blitar, Poso, Kendari, Indramayu, hingga Kepulauan Anambas—wilayah yang dikenal memiliki beban perkara besar dan sensitivitas politik tinggi.
Salah satu yang disorot adalah Lie Putra Setiawan, mantan jaksa KPK yang dipindahkan dari Kejari Poso ke Kejari Kabupaten Blitar.
Berikut daftar 19 Kepala Kejaksaan Negeri yang dimutasi:
Kardono – Kejari Aceh Barat Daya
Beni Putra – Kejari Bontang
Bambang Setiawan – Kejari Ogan Komering Ulu Selatan
Slamet Jaka Mulyana – Kejari Purwokerto
Zam Zam Ikhwan – Kejari Gresik
Aditya Narwanto – Kejari Gorontalo Utara
Azi Tyawhardana – Kejari Kendari
Budhi Purwanto – Kejari Gunungkidul
Sigit Sugiarto – Kejari Kepulauan Anambas
Niko – Kejari Indramayu
Lasargi Marel – Kejari Wakatobi
Djino Dian Talakua – Kejari Halmahera Barat
Lie Putra Setiawan – Kejari Kabupaten Blitar
Yos Arnold Tarigan – Kejari Poso
Syamsurezky – Kejari Takalar
Erik Yudistira – Kejari Barru
Arya Wicaksana – Kejari Batu
Mochamad Fitri Adhy – Kejari Tapin
Muhammad Fadly Hasibuan – Kejari Kepulauan Selayar
Meski Kejaksaan Agung tidak membeberkan alasan perorangan, mutasi besar ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa komando pusat sedang mengencangkan disiplin dan pengawasan hingga ke tingkat paling bawah. Di tangan para Kajari baru inilah, kredibilitas penegakan hukum di daerah kini dipertaruhkan. ***
