KABAR DARING – Akses layanan kesehatan bagi warga Kabupaten Mukomuko mendapat suntikan energi baru. Pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan resmi membentuk aliansi dengan dunia usaha melalui Program Srikandi, sebuah skema gotong royong pembiayaan yang dirancang untuk menarik peserta baru sekaligus menghidupkan kembali kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sempat terputus.
Tak lagi hanya bergantung pada anggaran daerah, skema ini membuka pintu bagi sektor swasta untuk ikut turun tangan. Melalui Program Srikandi, perusahaan dapat membayar iuran JKN bagi masyarakat yang belum terlindungi atau yang kepesertaannya sempat nonaktif, menggunakan mekanisme terpisah sesuai kesepakatan.
Langkah konkret itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dan lima badan usaha di Mukomuko, Senin (12/1/2026), di Ruang Rapat Bupati. Kelima perusahaan tersebut adalah PT Agro Muko, PT Mukomuko Agro Sejahtera, PT Sentosa Sejahtera Sejati, RSIA Al Barra, dan PT Vanda Muko.
Asisten III Setda Mukomuko, Ali Muchsin, menyebut kerja sama ini sebagai bentuk baru peran dunia usaha dalam pembangunan sosial.
“Perusahaan tidak lagi hanya bicara produksi dan laba, tetapi ikut hadir menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Kesehatan adalah fondasi produktivitas, dan ini langkah yang sangat strategis,” ujarnya.
BPJS Kesehatan menilai Program Srikandi sebagai solusi realistis untuk menjaga stabilitas kepesertaan JKN, terutama di daerah yang masih menghadapi tantangan keaktifan peserta.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Syafrudin Imam Negara, menegaskan bahwa sektor swasta kini menjadi bagian penting dalam ekosistem jaminan sosial.
“Dengan keterlibatan perusahaan, pemerintah daerah tidak bekerja sendiri. Ini bukan sekadar bantuan, tetapi model keberlanjutan agar masyarakat tidak kehilangan hak atas layanan kesehatan,” katanya.
Ia juga menyebut terbitnya surat edaran dari pemerintah daerah menjadi faktor penting yang mendorong perusahaan untuk ikut bergabung dalam program ini.
Dinas Kesehatan Mukomuko menilai Program Srikandi berpotensi menjadi pengungkit besar dalam menjaga cakupan universal JKN di daerah tersebut.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Mukomuko, Jajat Sudrajat, berharap keberanian lima perusahaan ini dapat memicu efek domino.
“Jika semakin banyak perusahaan bergabung, beban APBD akan berkurang dan masyarakat akan jauh lebih terlindungi. Ini investasi sosial yang dampaknya sangat panjang,” ujarnya.
Dengan mulai berjalannya Program Srikandi, Mukomuko kini tidak hanya mengandalkan kebijakan, tetapi juga solidaritas dunia usaha untuk memastikan warganya tidak kehilangan akses layanan kesehatan saat paling membutuhkan. ***
