Sengketa Lahan Eks Lapter II Manna Memanas! Pemprov Bengkulu & DPD RI Turun Tangan, Solusi Segera Dicari
KABARDARING.ID – Polemik sengketa lahan eks Lapter II Manna makin jadi sorotan! Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia akhirnya turun tangan mencari jalan keluar atas konflik yang berlarut-larut ini.
Rapat penting digelar di Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (10/4), mempertemukan berbagai pihak mulai dari perwakilan masyarakat, pemerintah daerah, hingga aparat TNI/Polri dan Badan Pertanahan Nasional.
Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP), Abdul Hakim, dan dibuka oleh Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar.
Terungkap, sengketa ini bukan sekadar konflik biasa. Lahan eks Lapter II seluas sekitar 330 hektare itu diduga menyimpan persoalan serius terkait status hukum, pengelolaan aset negara, hingga potensi kerugian negara!
Faktanya 64 hektare sudah dipakai Pemkab Bengkulu Selatan, 10 hektare dikuasai masyarakat Desa Pagar Dewa
Sisanya? Statusnya masih belum jelas!
Menurut BAP DPD RI, persoalan ini berkaitan langsung dengan tata kelola Barang Milik Negara (BMN) yang belum sinkron antara pusat dan daerah.
“Ini bukan masalah kecil. Ada potensi konflik agraria dan kerugian negara jika tidak segera diselesaikan,” tegas Abdul Hakim.
Bahkan disebutkan, lahan tersebut berada di bawah kendali Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, namun hingga kini belum ada kejelasan pemanfaatan!
Menanggapi situasi ini, Khairil Anwar menegaskan pemerintah daerah tidak akan tinggal diam.
“Pemerintah hadir di depan. Kami akan kawal sampai tuntas,” tegasnya.
DPD RI memastikan kasus ini akan dibawa ke pembahasan tingkat pusat dalam waktu dekat untuk mencari solusi konkret.
Kini publik menunggu, apakah sengketa lahan ratusan hektare ini benar-benar akan tuntas, atau justru semakin melebar.
Yang jelas, sorotan kini tertuju pada langkah pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang menyangkut hak masyarakat dan aset negara ini. ***