KABARDARING.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sementara waktu dihentikan selama masa libur Idulfitri. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian operasional program sekaligus langkah efisiensi anggaran negara.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penyaluran MBG bagi siswa sekolah telah berakhir pada 13 Maret 2026. Sementara itu, distribusi bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita dihentikan mulai 17 Maret 2026.
Menurutnya, layanan program tersebut akan kembali berjalan setelah masa libur Lebaran, tepatnya pada 31 Maret 2026.
“Penyaluran terakhir untuk anak sekolah dilakukan pada 13 Maret. Untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita pada 17 Maret. Setelah itu program dihentikan sementara karena libur Idulfitri dan akan kembali beroperasi pada 31 Maret,” ujar Dadan di Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Penghentian sementara ini diperkirakan memberikan dampak efisiensi anggaran hingga sekitar Rp5 triliun. Penghematan tersebut merupakan bagian dari strategi pengelolaan anggaran yang lebih efektif dalam pelaksanaan program MBG secara nasional.
BGN diketahui memiliki pagu anggaran sekitar Rp268 triliun dengan tambahan dana cadangan mencapai Rp67 triliun. Karena itu, pengelolaan program dilakukan dengan berbagai langkah evaluasi agar pelaksanaannya tetap tepat sasaran.
Selain penyesuaian selama libur Lebaran, BGN juga memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Pengawasan dilakukan karena program ini melibatkan puluhan ribu unit layanan yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam evaluasi terbaru, BGN juga menutup sementara sedikitnya 62 unit SPPG karena dinilai tidak memenuhi standar penyediaan menu yang telah ditetapkan.
“Penutupan sementara dilakukan karena menu yang diberikan tidak sesuai standar, baik dari sisi kualitas maupun kelayakan,” jelas Dadan.
Melalui langkah evaluasi dan pengawasan tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan program MBG ke depan dapat berjalan lebih optimal serta penggunaan anggaran negara tetap transparan dan akuntabel. ***