Pemprov Bengkulu dan Komdigi RI Bahas Penanganan Blank Spot, Sekitar 40 Desa Masih Minim Sinyal

KABARDARING.ID – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendorong pemerataan akses jaringan telekomunikasi hingga ke wilayah desa. Upaya tersebut diperkuat melalui koordinasi antara Pemprov Bengkulu dan pemerintah pusat saat kunjungan kerja Gubernur Bengkulu ke Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada Kamis (12/3/2026).

Dalam pertemuan itu, Helmi Hasan menyampaikan bahwa masih terdapat puluhan desa di Provinsi Bengkulu yang mengalami keterbatasan akses jaringan telekomunikasi, baik berupa wilayah blank spot maupun daerah dengan kualitas sinyal yang sangat lemah.

Berdasarkan data pemerintah daerah, jumlah desa yang terdampak kondisi tersebut diperkirakan mencapai sekitar 40 desa.

Menurut Helmi Hasan, kunjungan tersebut bertujuan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar permasalahan jaringan komunikasi di daerah dapat segera ditangani.

Ia menegaskan bahwa masyarakat di wilayah terpencil juga berhak memperoleh akses komunikasi dan internet yang memadai.

“Masih ada sekitar 40 desa yang mengalami blank spot dan sinyal lemah. Karena itu kami datang untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar persoalan ini bisa segera diatasi,” ujarnya.

Internet Jadi Kebutuhan Penting

Helmi menambahkan bahwa ketersediaan jaringan internet kini menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Selain untuk komunikasi, akses digital juga berperan besar dalam mendukung pendidikan, pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

Menurutnya, banyak layanan pemerintah yang kini telah berbasis digital sehingga ketersediaan jaringan internet yang stabil menjadi sangat diperlukan.

Pemerintah Pusat Siap Tindak Lanjuti

Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Viada Hafid menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Ia menjelaskan bahwa kementerian akan mengoordinasikan penanganan wilayah blank spot dengan penyedia layanan melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.

“Kami akan memproses laporan tersebut dan menghubungkannya dengan penyedia layanan. Bengkulu akan menjadi salah satu prioritas dalam penanganan wilayah blank spot dan sinyal lemah,” jelas Meutya.

Dukung Transformasi Digital Daerah

Melalui koordinasi ini, pemerintah berharap pembangunan infrastruktur digital di Bengkulu dapat semakin merata sehingga masyarakat di seluruh wilayah, termasuk desa-desa terpencil, dapat menikmati akses internet yang lebih stabil.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Bengkulu turut didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu Nelly Alesa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ersan Syahfiri, Kepala Badan Penghubung Provinsi Bengkulu Jimmy Hariyanto, serta Plt Kepala Bidang E-Government Oktriana Putra.

Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan infrastruktur digital sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu. ***