Helmi Hasan Temui Menteri PKP, Bengkulu Desak Akselerasi Program Perumahan Nasional

KABARDARING.ID – Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali menekan pemerintah pusat agar lebih serius memeratakan program pembangunan. Gubernur Helmi Hasan menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Wisma Mandiri II Lantai 21, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026), guna mendorong percepatan program perumahan yang berpihak kepada masyarakat kecil di Bengkulu.

Pertemuan tersebut tidak sekadar kunjungan seremonial. Helmi Hasan secara terbuka menyuarakan posisi Bengkulu yang kerap tertinggal dalam prioritas pembangunan nasional, termasuk dalam sektor perumahan.

“Bengkulu punya jasa besar bagi bangsa ini. Tidak akan ada Indonesia tanpa Bengkulu, karena penjahit bendera Merah Putih adalah putri Bengkulu. Tapi realitasnya, Bengkulu sering kali luput dari perhatian dalam program pemerintah,” tegas Helmi.

Ia menilai percepatan program perumahan menjadi kebutuhan mendesak, mengingat masih banyak masyarakat Bengkulu yang membutuhkan hunian layak dan terjangkau. Karena itu, Helmi mendorong agar sinergi pusat dan daerah tidak berhenti di atas kertas, melainkan diwujudkan dalam kebijakan konkret.

Melalui pertemuan ini, Helmi Hasan juga meminta Kementerian PKP turun langsung ke Bengkulu untuk melihat kondisi riil di lapangan sebelum menentukan skema program perumahan yang akan dijalankan.

“Kami ingin Bapak Menteri datang langsung ke Bengkulu. Lihat sendiri kondisi masyarakat, agar program yang diturunkan benar-benar sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut positif aspirasi Gubernur Bengkulu dan memastikan kunjungan kerja ke Bengkulu telah dijadwalkan dalam waktu dekat.

“Sebagai tindak lanjut, kami akan datang ke Bengkulu untuk meninjau langsung pelaksanaan program perumahan, mulai dari bedah rumah, KUR perumahan, hingga rumah subsidi yang sudah dibangun,” kata Maruarar.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat sekaligus mempermudah skema pembiayaan rumah subsidi, sebagai upaya melindungi masyarakat dari jeratan rentenir.

“Negara harus hadir memberikan solusi nyata. Pembiayaan rumah subsidi harus mudah, cepat, dan tidak memberi ruang bagi rentenir yang selama ini membebani rakyat kecil,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, jajaran Eselon I Kementerian PKP, Ketua BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi, serta Direktur Utama Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo. ***