Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Mencuat, Begini Respon Partai Gerindra
KABAR DARING - Sistem Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belakangan mulai menunjukan respon dukungan dari sejumlah partai politik di tanah air. Salah satunya Partai Gerindra.
Dimana Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono berpendapat pemilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan opsi yang patut dipertimbangkan untuk diterapkan ke depan.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ucap Sugiono dalam keterangannya dikutip Fraksi Gerindra DPR RI, Rabu (31/12/2025).
Bukan tanpa alasan. Sugiono membeberkan alasan dukungan tersebut. Salah satunya guna efisiensi anggaran dibandingkan mekanisme pemilihan langsung yang selama ini diterapkan.
Menurutnya, pemilihan melalui DPRD dapat memangkas berbagai tahapan, mulai dari proses dan waktu penjaringan kandidat, mekanisme pelaksanaan, hingga kebutuhan anggaran dan ongkos politik secara keseluruhan.
Ia mengungkapkan bahwa pada 2015, dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah tercatat hampir mencapai Rp7 triliun. Angka tersebut terus mengalami peningkatan signifikan. Pada 2024, dana hibah APBD untuk pelaksanaan pilkada bahkan telah melampaui Rp37 triliun.
“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” tambah Sugiono.
Selain anggaran negara, Sugiono juga menyoroti tingginya ongkos politik yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah. Menurutnya, biaya yang dibutuhkan dalam proses pencalonan dan kampanye saat ini cenderung sangat besar dan kerap menjadi hambatan bagi individu-individu yang sebenarnya memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memimpin daerah.
“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” ucap Sugiono.
“Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” sambungnya.
Sugiono menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi, karena anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian, proses tersebut tetap berakar pada mandat rakyat.
Ia juga menilai bahwa mekanisme pemilihan oleh DPRD justru membuka ruang pengawasan publik yang lebih ketat terhadap partai politik dan wakil rakyat di daerah.
“Kalau kita melihat akuntabilitinya itu cenderung lebih ketat. Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” ucap Sugiono.
Selain itu, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai berpotensi mengurangi polarisasi di tengah masyarakat yang kerap muncul dalam pemilihan langsung.
Partai Gerindra mendorong agar rencana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dibahas dan dikaji secara mendalam dengan melibatkan seluruh unsur dan elemen bangsa guna merumuskan mekanisme terbaik.
Meski demikian, Sugiono menekankan bahwa masyarakat tetap harus memiliki akses untuk mengawal aspirasi yang disalurkan melalui para wakilnya di lembaga legislatif.
“Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” ucapnya. ***