KABARDARING.ID – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mempercepat proses pematangan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari komitmen menghadirkan akses pendidikan bagi masyarakat.
Langkah ini ditindaklanjuti melalui rapat yang dipimpin Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, di ruang kerjanya, Senin (13/4/2026). Rapat tersebut merupakan tindak lanjut hasil pengecekan lapangan bersama Balai Pelaksanaan Prasarana Strategis (BPPS) Kementerian Pekerjaan Umum pada 9 April 2026.
Sejumlah pihak turut hadir dalam rapat, di antaranya kepala OPD terkait, Sekcam Ketahun, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkulu Utara.
Fokus pembahasan diarahkan pada penyelarasan langkah dan percepatan penyelesaian berbagai kendala, terutama terkait administrasi dan legalitas lahan yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa kejelasan status lahan menjadi faktor krusial agar proses pengajuan ke pemerintah pusat dapat berjalan tanpa hambatan.
“Rapat ini untuk memastikan seluruh persoalan, khususnya terkait surat tanah, benar-benar clear. Jangan sampai ada kendala administrasi yang menghambat proses usulan ke kementerian,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh OPD terkait bersama BPN segera menuntaskan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari kelengkapan dokumen, batas wilayah lahan, hingga aspek hukum lainnya.
Selain itu, rapat turut membahas hasil pengecekan lapangan sebelumnya bersama pihak kementerian, termasuk sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Pemkab Bengkulu Utara menargetkan seluruh tahapan pematangan lahan dapat segera rampung, sehingga dokumen usulan bisa diajukan secara lengkap dan proses pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus menghadirkan akses pendidikan yang lebih luas dan merata bagi masyarakat Bengkulu Utara. ***
