KABARDARING.ID – Pemerintah pusat memperketat arah kebijakan efisiensi anggaran dengan menyoroti belanja perjalanan dinas di daerah. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta kepala daerah memangkas kegiatan dinas yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
Penegasan ini disampaikan Tito sebagai respons atas tekanan ekonomi global yang terus meningkat, termasuk lonjakan harga energi dunia. Ia menilai, pengelolaan anggaran daerah harus lebih selektif dan berorientasi pada kebutuhan publik.
“Belanja yang tidak mendesak, terutama perjalanan dinas, harus dikurangi. Anggaran tersebut sebaiknya dialihkan ke program yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Tito di Jakarta, Kamis (26/3/2026).
Tak hanya itu, Mendagri juga mendorong budaya hemat di lingkungan pemerintahan, mulai dari penggunaan listrik hingga operasional kantor. Menurutnya, disiplin dalam penggunaan fasilitas negara menjadi kunci menjaga stabilitas fiskal.
Sebagai langkah tambahan, pemerintah membuka peluang penerapan kembali skema Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara. Sistem ini diharapkan mampu menekan konsumsi bahan bakar sekaligus menjaga produktivitas kerja melalui pemantauan digital.
“Pengawasan bisa dilakukan secara daring, termasuk kehadiran dan lokasi pegawai. Jadi tetap terkontrol,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memastikan pemerintah tengah menyisir ulang seluruh komponen belanja negara. Fokusnya adalah mengurangi pengeluaran yang tidak produktif dan menunda program yang belum prioritas.
Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga defisit anggaran tetap terkendali di tengah ketidakpastian global, termasuk dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Meski dilakukan penghematan, pemerintah menegaskan program prioritas nasional tetap berjalan. Sejumlah agenda unggulan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tidak akan terdampak kebijakan efisiensi ini.
“Kami pastikan program prioritas tetap aman. Yang dikurangi adalah belanja yang tidak efektif,” ujar Prasetyo.
Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran, tanpa mengorbankan pelayanan publik di tengah tantangan ekonomi global.***
