KABAR DARING — Gelombang kritik mengarah ke pemerintah Indonesia setelah Jakarta merespons operasi militer Amerika Serikat di Venezuela dengan pernyataan yang dinilai terlalu lunak dan menghindari penyebutan langsung Washington sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Operasi militer tersebut berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya pada awal Januari 2026, memicu kecaman dari sejumlah negara dan pengamat internasional. Namun dalam pernyataannya, pemerintah Indonesia hanya menyampaikan keprihatinan umum tanpa menyinggung Amerika Serikat secara eksplisit.
Sikap ini memunculkan tanda tanya besar di dalam negeri. Banyak pihak menilai kehati-hatian Jakarta tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi dan hubungan strategis dengan Washington, yang saat ini sedang berada dalam fase krusial perundingan perdagangan.
Menanggapi kritik tersebut, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa posisi Indonesia tidak ditentukan oleh siapa pelakunya, melainkan oleh prinsip hukum internasional.
“Indonesia berpegang pada Piagam PBB dan prinsip tidak menggunakan kekerasan dalam hubungan antarnegara,” kata Juru Bicara Kemenlu, Yvonne Mewengkang, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Menurut Yvonne, pemerintah Indonesia memilih mendorong deeskalasi, dialog, dan perlindungan warga sipil sebagai fokus utama. Ia juga menekankan bahwa keselamatan warga negara Indonesia di Venezuela menjadi prioritas dalam setiap langkah diplomasi.
Namun pendekatan itu tidak sepenuhnya meredam kritik. Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, secara terbuka mempertanyakan keberanian diplomasi Indonesia. Ia menilai sikap yang terlalu umum justru melemahkan makna politik luar negeri bebas aktif.
Bagi Dino, kemitraan dengan negara besar tidak boleh membuat Indonesia kehilangan suara ketika hukum internasional dilanggar.
Di tengah polemik ini, muncul pula dimensi lain yang memperkeruh persepsi publik. Pemerintah Indonesia saat ini sedang berada di tahap akhir perundingan kesepakatan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menandatangani dokumen penting dengan Presiden Donald Trump dalam waktu dekat.
Keterkaitan antara kepentingan ekonomi dan sikap politik luar negeri itulah yang kini menjadi bahan perdebatan. Apakah kehati-hatian Indonesia murni diplomasi, atau justru kompromi?
Yang jelas, krisis Venezuela bukan hanya menjadi ujian bagi stabilitas kawasan Amerika Latin, tetapi juga bagi konsistensi politik luar negeri Indonesia di tengah tekanan geopolitik global. ***
