Demo Mahasiswa Dijaga TNI, Mabes Akhirnya Ungkap Alasan Sebenarnya
KABARDARING.ID – Pengerahan personel TNI dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa lintas universitas di kawasan Tosari, Jakarta Pusat, menuai sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, Markas Besar (Mabes) TNI akhirnya buka suara.
Kapuspen Mabes TNI Brigjen Muhamad Nas menegaskan, keterlibatan prajurit TNI dalam pengamanan aksi bukan untuk menghadapi massa secara langsung, melainkan atas permintaan dari pihak kepolisian.
"Adapun pengerahan TNI atas dasar permintaan untuk membantu," kata Nas, Sabtu (13/6/2026).
Ia menjelaskan, penanganan aksi demonstrasi tetap menjadi kewenangan penuh kepolisian. TNI hanya bersifat membantu apabila situasi membutuhkan dukungan tambahan.
"Penanganan demo adalah tanggung jawab kepolisian. Artinya, tetap polisi di depan," ujarnya.
Aksi yang digelar mahasiswa dari berbagai universitas itu semula hendak menuju kawasan Bundaran HI. Namun, massa tertahan aparat gabungan di sekitar Jalan MH Thamrin, tepatnya di kawasan Halte Tosari.
Dalam aksinya, para mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, hingga mendesak Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah.
Sementara itu, Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa pelibatan TNI dalam pengamanan mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 232 Tahun 2015.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, terdapat sejumlah titik yang memang tidak diperbolehkan untuk dijadikan lokasi penyampaian aspirasi, seperti Bundaran Senayan, Bundaran Semanggi, Bundaran HI, dan Bundaran Patung Kuda.
"Ini merupakan episentrum lalu lintas. Apabila terjadi kepadatan, berdampak ke jalur arteri lainnya. Dampaknya akan dirasakan masyarakat luas," jelas Budi.
Pernyataan TNI dan kepolisian tersebut kini menjadi perhatian publik, terutama terkait keterlibatan aparat militer dalam pengamanan aksi sipil yang belakangan kembali menjadi sorotan. ***