Bukan Sekadar WFH, ASN Perlu Wajib Naik Transportasi Umum untuk Tekan BBM dan Kemacetan
KABARDARING.ID - Isu ketahanan energi kembali menjadi perhatian global menyusul memanasnya konflik di kawasan Teluk yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Dampaknya tidak hanya dirasakan di tingkat internasional, tetapi juga berpotensi menekan pasokan dan harga bahan bakar minyak (BBM) di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Pengamat kebijakan publik, Sugiyanto, menilai bahwa langkah penghematan energi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan Work From Home (WFH). Menurutnya, pendekatan tersebut bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan utama, yakni tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
“WFH memang bisa mengurangi mobilitas, tapi itu hanya solusi jangka pendek. Persoalan besarnya ada pada pola transportasi kita yang masih didominasi kendaraan pribadi berbahan bakar fosil,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (2/4).
Ia menjelaskan, sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang terbesar konsumsi BBM nasional. Kondisi ini diperparah oleh kemacetan di kota-kota besar yang membuat penggunaan bahan bakar menjadi tidak efisien.
Sebagai solusi, Sugiyanto mendorong kebijakan yang lebih tegas, yakni mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum dalam aktivitas sehari-hari. Menurutnya, langkah ini akan memberikan dampak signifikan karena ASN merupakan kelompok dengan mobilitas tinggi dan jumlah yang besar.
“Kalau ASN beralih ke transportasi umum, dampaknya langsung terasa. Volume kendaraan berkurang, konsumsi BBM turun, dan kemacetan bisa ditekan,” jelasnya.
Selain itu, penggunaan transportasi massal juga dinilai lebih efisien dari sisi energi dan mampu menekan tingkat polusi udara. Moda seperti bus dan kereta api memiliki tingkat emisi per penumpang yang jauh lebih rendah dibanding kendaraan pribadi.
Sugiyanto juga menilai kebijakan ini dapat memperkuat sektor transportasi publik itu sendiri. Dengan meningkatnya jumlah pengguna, operator transportasi akan terdorong meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperluas jangkauan.
“Ini bukan hanya soal penghematan energi, tapi juga penguatan sistem transportasi nasional dan ekonomi secara keseluruhan,” tambahnya.
Ia menegaskan, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada keteladanan pemerintah. ASN sebagai representasi negara diharapkan menjadi pelopor perubahan dalam pola mobilitas masyarakat.
“Kalau ASN saja masih mengandalkan kendaraan pribadi, akan sulit mengajak masyarakat beralih ke transportasi umum,” tegasnya.
Sugiyanto pun menutup dengan menekankan pentingnya kebijakan yang bersifat jangka panjang dan sistemik dalam mengatasi persoalan energi dan transportasi di Indonesia. Menurutnya, kewajiban penggunaan transportasi umum bagi ASN dapat menjadi langkah awal menuju sistem mobilitas yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. ***