Polri Siagakan 161 Ribu Personel Amankan Mudik Lebaran 2026, Layanan 110 Diperkuat

KABARDARING.ID – Kepolisian Negara Republik Indonesia menyiapkan pengamanan besar-besaran untuk menghadapi arus mudik dan balik Lebaran tahun 2026. Dalam kesiapan nasional yang dipaparkan di Kantor Staf Presiden, Rabu (11/3/2026), Polri memastikan ratusan ribu personel akan diturunkan dalam rangka Operasi Ketupat 2026.

Wakil Kepala Kepolisian RI, Dedi Prasetyo, menyampaikan bahwa sebanyak 161.000 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan mobilitas masyarakat selama periode mudik hingga perayaan Idul Fitri.

Personel tersebut akan disebar di berbagai titik strategis seperti jalur utama mudik, rest area, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara hingga kawasan wisata yang diperkirakan mengalami lonjakan aktivitas masyarakat.

Selain pengerahan personel, Polri juga menyiapkan 2.746 pos pengamanan yang terdiri dari 1.624 pos pengamanan, 779 pos pelayanan, dan 343 pos terpadu. Pos-pos tersebut akan berfungsi sebagai pusat layanan bagi pemudik, termasuk penanganan keadaan darurat, informasi perjalanan, hingga pelayanan kesehatan awal.

Menurut Wakapolri, pengamanan mudik tahun ini juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi. Salah satunya dengan penguatan layanan darurat 110 yang dapat diakses masyarakat selama perjalanan.

“Layanan 110 dapat dimanfaatkan masyarakat apabila menghadapi situasi darurat di perjalanan, mulai dari kecelakaan lalu lintas, gangguan keamanan, hingga kendala kendaraan,” ujar Dedi.

Ia menjelaskan, sistem layanan tersebut terhubung langsung dengan pusat komando kepolisian di tingkat daerah sehingga laporan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan.

Dengan sistem ini, posisi pelapor dapat terdeteksi dan petugas terdekat akan diarahkan menuju lokasi untuk memberikan bantuan secepat mungkin.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa pengelolaan mudik nasional tidak hanya melibatkan kepolisian, tetapi juga berbagai kementerian dan lembaga.

Pemerintah, kata dia, juga menyiapkan ratusan posko layanan komunikasi serta sekitar 2.700 pos layanan kesehatan guna memastikan masyarakat mendapatkan bantuan secara cepat selama perjalanan mudik.

Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan mudik yang lebih terintegrasi, sehingga setiap potensi kendala yang dialami pemudik dapat segera ditangani secara cepat dan efektif. ***