Pemprov Bengkulu Percepat Verifikasi BSPS 2026, Targetkan Serapan 100 Persen
KABARDARING.ID – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan proses verifikasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 guna memastikan bantuan rumah layak huni tepat sasaran.
Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi dukungan verifikasi calon penerima BSPS yang digelar di Ruang Rapat Merah Putih Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (3/3). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, bersama perwakilan Satuan Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Bengkulu, Irsan Setiawan, mengungkapkan bahwa pada tahap pertama tahun 2026, Provinsi Bengkulu memperoleh alokasi sebanyak 1.172 unit BSPS.
“Dari kuota 1.172 unit, sebanyak 1.004 unit atau sekitar 85,5 persen telah dinyatakan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi sementara. Sisanya 168 unit akan segera diganti usulannya oleh kabupaten/kota agar seluruh kuota dapat terserap,” jelas Irsan.
Ia menambahkan, pada tahap pertama ini bantuan baru menjangkau delapan kabupaten/kota. Sementara itu, Bengkulu Selatan dan Bengkulu Tengah belum memperoleh alokasi pada tahap I, namun berpeluang mendapatkan kuota pada tahap berikutnya sesuai kesiapan data.
Sekda Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menegaskan pentingnya akurasi dan pemutakhiran data agar program benar-benar menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan perbaikan rumah.
“Kami mendorong seluruh kabupaten/kota segera memperbarui data dan mengganti usulan yang tidak memenuhi kriteria. Validitas data menjadi kunci agar seluruh kuota terserap maksimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Herwan juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah guna menjamin pelaksanaan BSPS berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Program BSPS sendiri merupakan bagian dari Program Strategis Nasional pembangunan tiga juta rumah sekaligus upaya percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Melalui kolaborasi lintas sektor, Pemprov Bengkulu berharap program ini mampu mengurangi backlog perumahan serta meningkatkan kualitas kawasan permukiman di Bengkulu.***