Ratifikasi Dagang dengan AS Berbarengan Board of Peace Gaza, Publik Mulai Curiga Ada Agenda Tersembunyi
KABARDARING.ID — Rencana penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 19 Februari 2026 memicu tanda tanya besar. Pasalnya, agenda itu bertepatan dengan rapat perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) untuk Gaza, forum yang juga melibatkan Indonesia.
Momentum yang bersamaan ini memantik kecurigaan publik, termasuk dari kalangan ulama. Pengasuh Ponpes Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib, secara terbuka mempertanyakan kemungkinan adanya relasi kepentingan di balik dua agenda strategis tersebut.
“Publik tentu membaca adanya momentum yang beriringan antara ratifikasi ART dan pertemuan Board of Peace. Wajar jika muncul pertanyaan, apakah ada kepentingan tertentu di baliknya?” tegasnya, Minggu (15/2/2026).
Sorotan ini semakin tajam setelah pemerintah mengungkap keberhasilan menekan tarif impor AS terhadap produk Indonesia, dari sebelumnya 32 persen menjadi 19 persen. Kebijakan ini dinilai menguntungkan secara ekonomi, namun memunculkan spekulasi tentang konsekuensi politik di baliknya.
Indonesia sendiri diketahui telah bergabung dalam Board of Peace untuk Gaza, sebuah forum yang digagas oleh pemerintahan Pemerintah Amerika Serikat untuk mendorong rekonstruksi dan stabilitas di wilayah konflik tersebut.
Namun, tidak semua pihak melihat langkah ini sebagai kabar baik. KH Abdussalam Shohib menilai konsep Board of Peace atau yang disebut sebagai “New Gaza Project” justru berpotensi menggerus kedaulatan Palestina.
Ia menilai skema tersebut berisiko mengubah Gaza menjadi proyek ekonomi global, bukan memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina secara utuh.
“Alih-alih menghadirkan kemerdekaan, skema ini berpotensi menjadi bentuk kolonialisme baru dengan kemasan perdamaian,” ujarnya tajam.
Ia juga menyoroti fakta bahwa kekerasan di Gaza masih terus terjadi, meskipun narasi perdamaian terus digaungkan. Kondisi ini dinilai menimbulkan kontradiksi antara klaim diplomasi dan realitas di lapangan.
Menurutnya, posisi Indonesia tidak boleh lepas dari amanat konstitusi yang secara tegas menolak segala bentuk penjajahan.
“Ini bukan sekadar urusan dagang atau diplomasi. Ini menyangkut komitmen moral dan konstitusional Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina,” tegasnya.
KH Abdussalam Shohib berharap polemik ini dibahas secara serius dalam forum ulama nasional, termasuk Musyawarah Nasional Alim Ulama dan forum resmi Nahdlatul Ulama mendatang.
Isu ini kini menjadi sorotan luas, bukan hanya soal perdagangan internasional, tetapi juga menyangkut arah politik luar negeri Indonesia dan konsistensinya dalam memperjuangkan keadilan global. ***