Mess Pemda Direncanakan Jadi Kantor Wali Kota Bengkulu, Efektifkah?

Penampakan gedung Mess Pemerintah Provinsi Bengkulu yang diwacanakan akan dialihfungsikan menjadi Kantor Wali Kota Bengkulu/Kabardaring
Penulis: Ogi Mansyah
Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:46:26 WIB

KABAR DARING – Pemerintah Kota Bengkulu mewacanakan pengalihan fungsi Mess Pemerintah Provinsi Bengkulu menjadi kantor Wali Kota Bengkulu. Rencana ini menyusul langkah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu yang tengah menyiapkan rehabilitasi aset tersebut.

Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Noprisman, menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu penyelesaian proses hibah aset dari Pemerintah Provinsi Bengkulu sebelum pekerjaan fisik dilakukan.

“Setelah hibah dari provinsi tuntas, barulah kami bisa mulai melakukan rehabilitasi, termasuk Mess Pemda Provinsi,” kata Noprisman, Jumat (16/1/2026).

Bangunan Belum Pernah Digunakan

Hasil peninjauan teknis menunjukkan kondisi bangunan Mess Pemda dinilai masih sangat layak. Gedung tersebut belum pernah difungsikan sejak selesai dibangun, sehingga struktur dan perencanaannya dianggap masih memenuhi standar.

“Bangunannya masih bagus karena belum pernah dipakai,” ujarnya.

Anggaran Rp15 Miliar Jadi Sorotan

Meski dinilai layak, rencana alih fungsi ini diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp15 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk rehabilitasi fisik, penyesuaian ruang kerja, serta pengadaan perlengkapan perkantoran.

Besaran anggaran ini mulai memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas penggunaan anggaran daerah, terutama di tengah kebutuhan lain seperti pelayanan publik, infrastruktur dasar, dan penataan kota.

Perlu Kajian dan Partisipasi Publik

Wacana pemindahan kantor Wali Kota ke Mess Pemda dinilai perlu disertai kajian matang, termasuk aspek efisiensi, akses pelayanan masyarakat, dan pemanfaatan aset daerah jangka panjang.

Pemerintah Kota Bengkulu diharapkan membuka ruang dialog dengan DPRD dan masyarakat sebelum keputusan final diambil, agar kebijakan yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan publik.

Apakah rencana ini menjadi solusi atau justru menambah beban anggaran? Publik menanti kejelasan. ***

Reporter: Ogi Mansyah