Kemenkeu Tetapkan TKD Bengkulu 2026 Rp7,98 Triliun, Lebong Terima Alokasi Terendah
KABAR DARING – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Bengkulu tahun 2026 sebesar Rp7,98 triliun. Dari seluruh kabupaten/kota, Kabupaten Lebong menjadi daerah dengan alokasi terendah.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bengkulu, Muhammad Irfan Surya Wijaya, menyebutkan dana tersebut merupakan transfer fiskal pemerintah pusat untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
“Total TKD untuk seluruh pemerintah daerah di Bengkulu tahun 2026 mencapai Rp7,98 triliun,” kata Irfan, Kamis.
Komposisi TKD: DAU Dominan, DAK Fisik Anjlok
Berdasarkan rincian DJPb Bengkulu, struktur TKD 2026 didominasi Dana Alokasi Umum (DAU), sementara DAK Fisik mengalami penurunan drastis dibanding tahun sebelumnya.
DAU: Rp6,18 triliun (2025: Rp6,74 triliun)
DAK Non Fisik: Rp1,56 triliun (2025: Rp1,54 triliun)
DAK Fisik: Rp33,32 miliar (2025: Rp780,81 miliar)
Dana Bagi Hasil (DBH): Rp203,86 miliar (2025: Rp690,59 miliar)
Adapun Dana Desa dan Insentif Fiskal hingga kini belum ditetapkan dan masih menunggu keputusan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
Lebong Terendah, Bengkulu Utara Tertinggi
Untuk alokasi per daerah, Kabupaten Lebong menerima dana paling kecil, yakni Rp490,98 miliar. Sementara Kabupaten Bengkulu Utara menjadi penerima terbesar dengan Rp922,49 miliar.
Rincian alokasi TKD 2026:
Provinsi Bengkulu: Rp1,40 triliun
Bengkulu Utara: Rp922,49 miliar
Seluma: Rp766,53 miliar
Kota Bengkulu: Rp741,51 miliar
Bengkulu Selatan: Rp689,06 miliar
Rejang Lebong: Rp686,29 miliar
Mukomuko: Rp613,51 miliar
Kaur: Rp625,25 miliar
Bengkulu Tengah: Rp528,68 miliar
Kepahiang: Rp508,48 miliar
Lebong: Rp490,98 miliar
Fokus Pembangunan dan Layanan Publik
Irfan menegaskan, alokasi TKD ini diharapkan menjadi instrumen utama pemerintah daerah untuk memperkuat pembangunan, meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, memperkuat daya saing ekonomi, serta menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Bengkulu. ***