Kejar PAD Rp 400 Miliar, Bengkulu Ubah Wajah Layanan Pajak Jadi Serba Digital
KABAR DARING — Pemerintah Kota Bengkulu sedang menata ulang cara memungut pajak. Bukan dengan menaikkan beban warga, tetapi dengan memperluas kanal pembayaran dan memindahkan layanan pajak ke genggaman tangan.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Pemkot Bengkulu dalam mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 sebesar Rp400 miliar, angka tertinggi sepanjang sejarah keuangan daerah kota ini.
Kepala Bapenda Kota Bengkulu, Nurlia Dewi, mengatakan optimisme itu bukan tanpa dasar. Pada 2025, PAD sudah menembus Rp270 miliar, jauh melampaui capaian 2024 yang hanya sekitar 75 persen dari target Rp201 miliar.
“Ini bukan angka yang muncul tiba-tiba. Tren penerimaan kita naik. Itu berarti sistem mulai bekerja dan kepatuhan wajib pajak makin membaik,” ujar Nurlia, Rabu (14/1/2026).
Pajak Daerah Jadi Tulang Punggung
Untuk menutup jarak menuju Rp400 miliar, Pemkot menempatkan pajak daerah sebagai mesin utama dengan target setoran Rp295 miliar. Sumbernya berasal dari berbagai sektor yang langsung terhubung dengan aktivitas ekonomi kota, mulai dari: PBB dan BPHTB,pajak restoran, hotel, dan parkir, pajak tenaga listrik, hingga pajak hiburan dan reklame.
Untuk usaha hiburan malam seperti karaoke dan diskotek, tarif pajak ditetapkan lebih tinggi, yakni 40 persen, sebagai bentuk keberpihakan pada aspek sosial. Sementara hiburan lain dikenai tarif 10 persen.
Di luar pajak, sektor parkir juga diharapkan ikut menyumbang dengan target Rp7,5 miliar.
Bayar Pajak Tak Perlu Antre Lagi
Yang membedakan strategi tahun ini adalah pendekatannya. Pemkot tidak lagi mengandalkan loket dan berkas, tetapi menggeser layanan ke sistem digital lewat aplikasi Padek Kota Bengkulu.
Lewat aplikasi berbasis Android ini, warga bisa membayar PBB, pajak restoran, hingga pajak hiburan tanpa harus datang ke kantor Bapenda.
Tak hanya itu, jalur pembayaran kini juga dibuka melalui bank-bank Himbara, membuat wajib pajak bisa membayar dari mana saja.
“Kalau aksesnya mudah, orang tidak punya alasan lagi untuk menunda bayar pajak,” kata Nurlia.
Transparansi Jadi Kunci
Pemkot juga mendorong masyarakat untuk memantau sendiri kewajiban dan riwayat pajak melalui portal resmi Bapenda. Tujuannya satu: menghilangkan ruang abu-abu dalam pelayanan publik.
Dengan sistem yang semakin terbuka dan digital, Pemkot Bengkulu berharap PAD bukan hanya naik, tetapi juga dikumpulkan dengan cara yang lebih adil, transparan, dan efisien.
Karena di balik angka Rp400 miliar, ada target yang lebih besar: mempercepat pembangunan kota tanpa membebani rakyat. ***