KABARDARING.ID – Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mematangkan rencana penerapan Pajak Air Permukaan (PAP) bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kebijakan yang ditargetkan mulai berlaku pada 2027 ini digadang-gadang menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pembahasan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, dalam rapat finalisasi hasil studi tiru ke Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (1/7).
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari benchmarking yang dilakukan Pemprov Bengkulu guna mempelajari mekanisme penerapan Pajak Air Permukaan pada sektor perkebunan kelapa sawit yang telah diterapkan di daerah lain.
Dalam arahannya, Mian menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus memperkuat koordinasi dan segera melengkapi dokumen pendukung agar proses penyusunan kebijakan berjalan optimal.
"Rapat hari ini merupakan finalisasi hasil studi tiru. Seluruh dokumen harus dilengkapi, dan pekerjaan ini harus dilakukan secara kompak tanpa ego sektoral," tegas Mian.
Menurutnya, penerapan Pajak Air Permukaan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mengoptimalkan potensi pendapatan daerah tanpa mengabaikan aspek regulasi dan kepastian hukum.
Sebelum kebijakan resmi diberlakukan, Pemprov Bengkulu akan menggelar sosialisasi sekaligus berdialog dengan seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit agar memahami mekanisme, dasar hukum, dan tujuan penerapan pajak tersebut.
"Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan asal-asalan. Kami akan menjadwalkan pertemuan dengan para pemilik perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk membahas rencana penerapan Pajak Air Permukaan sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan baik," tutup Mian.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, kebijakan Pajak Air Permukaan pada sektor perkebunan kelapa sawit mulai diterapkan pada 2027 sebagai salah satu sumber baru peningkatan PAD Provinsi Bengkulu.
