Opini: Vox Populi VD
Pernyataan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto yang meminta jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret “setop” jika Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sudah berjalan, bukan sekadar lontaran biasa dalam forum rapat bersama Komisi V DPR.
Pernyataan itu adalah pesan politik yang kuat, bahkan provokatif, karena secara eksplisit membenturkan koperasi dengan ritel modern.
Di satu sisi, semangat keberpihakan pada ekonomi desa patut diapresiasi.
Desa memang membutuhkan instrumen ekonomi yang mampu menjaga perputaran uang tetap berada di tingkat lokal. Koperasi, dalam sejarahnya, adalah simbol ekonomi gotong royong dan pemerataan.
Namun persoalannya, apakah membangun koperasi harus dilakukan dengan narasi penghentian pihak lain?
Secara ekonomi, koperasi dan ritel modern beroperasi dalam sistem yang sama: pasar.
Bedanya, ritel modern tumbuh dengan efisiensi logistik, standar operasional ketat, serta jaringan distribusi nasional. Jika Kopdes Merah Putih ingin menjadi tulang punggung ekonomi desa, maka tantangan utamanya bukanlah menghentikan pesaing, melainkan meningkatkan kapasitas internal: profesionalisme manajemen, transparansi keuangan, digitalisasi sistem, dan kekuatan rantai pasok.
Narasi “setop minimarket” memang mudah diterima secara emosional. Ia memotret seolah-olah ada pertarungan antara ekonomi rakyat melawan korporasi besar. Namun kebijakan publik tidak bisa berdiri di atas emosi semata. Tanpa roadmap yang jelas, sebagaimana diingatkan Ketua Komisi V DPR, Lasarus, gagasan tersebut berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan resistensi dunia usaha.
Vox Populi VD menilai bahwa penguatan koperasi tidak boleh terjebak pada politik simbolik.
“Jika koperasi hanya kuat karena pesaing dibatasi, maka ia tidak benar-benar kuat. Kekuatan sejati lahir dari daya saing, bukan proteksi semata,” tulis Vox Populi VD.
Kritik paling mendasar terletak pada aspek keberlanjutan. Apakah Kopdes Merah Putih dirancang sebagai institusi ekonomi jangka panjang lintas rezim, atau hanya program populis yang kuat di awal masa pemerintahan?
Sejarah kebijakan di Indonesia memperlihatkan banyak program dengan semangat besar di awal, namun redup ketika konfigurasi politik berubah.
Masyarakat desa sendiri pada akhirnya tidak hanya mempertimbangkan siapa pemilik usaha, tetapi juga harga, kualitas, dan ketersediaan barang. Jika koperasi mampu menyediakan kebutuhan dengan standar kompetitif, maka publik akan memilihnya tanpa perlu larangan terhadap pihak lain.
Dalam konteks ini, pertanyaan publik menjadi sah: apakah pernyataan Mendes adalah strategi transformasi ekonomi desa yang matang, atau retorika populis yang memancing dukungan politik jangka pendek?
Membangun ekonomi desa adalah agenda penting dan mendesak. Namun membingkainya sebagai pertarungan antara koperasi dan minimarket berpotensi menyederhanakan persoalan kompleks menjadi sekadar dikotomi. Yang lebih dibutuhkan adalah kebijakan berbasis sistem, bukan sekadar wacana konfrontatif.
Jika Kopdes Merah Putih benar-benar ingin menjadi fondasi ekonomi desa, maka ia harus dibangun dengan profesionalisme, tata kelola kuat, dan regulasi berkelanjutan. Tanpa itu, kekhawatiran bahwa program ini hanya menjadi panggung retorika, keras di pidato, rapuh dalam implementasi, kan terus menghantui.
Penulis: Jurnalis, S1 Teologi (Filsafat), Eksponen Pergerakkan Mahasiswa 98
