KABARDARING.ID — Pemerintah menyiapkan insentif tambahan hingga Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang bersedia bertugas di daerah terpencil. Kebijakan ini ditempuh untuk mempercepat pemerataan layanan kesehatan nasional, terutama di wilayah yang selama ini kekurangan tenaga medis spesialis.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, skema insentif tersebut mulai diterapkan Januari 2026. Tambahan penghasilan itu diberikan di luar gaji pokok, jasa pelayanan, dan tunjangan lainnya, sehingga total pendapatan dokter spesialis di daerah dapat mencapai Rp 40 sampai 50 juta per bulan.
“Dokter spesialis yang mau bekerja di daerah terpencil kita beri tambahan Rp30 juta per bulan,” ujar Budi.
Kebijakan ini secara khusus menyasar wilayah dengan keterbatasan dokter spesialis seperti Nias, Maluku, Papua, dan daerah terpencil lainnya. Pemerintah juga menyiapkan fasilitas pendukung, mulai dari rumah dinas hingga kendaraan operasional, guna menunjang kenyamanan dan keberlangsungan tugas para dokter.
“Kita tidak hanya kasih uang, tapi juga rumah dan fasilitas supaya mereka nyaman bekerja di daerah,” katanya.
Menurut Budi, persoalan distribusi dokter spesialis masih menjadi tantangan besar. Dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 280 juta jiwa, lulusan dokter spesialis yang hanya berkisar 2.700 orang per tahun dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan nasional secara merata.
Untuk mempercepat pemenuhan tenaga medis, Kementerian Kesehatan juga mendorong program fellowship serta pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit sebagai alternatif percepatan.
“Kalau menunggu pendidikan normal bisa 4 sampai 8 tahun. Kita percepat lewat fellowship satu tahun,” jelasnya.
Namun demikian, Budi menegaskan penempatan dokter spesialis harus berjalan beriringan dengan ketersediaan alat kesehatan dan infrastruktur medis di daerah.
“Percuma kita kirim dokter spesialis kalau alatnya tidak ada. Jadi alat dan SDM harus jalan bareng,” pungkasnya. ***
