KABAR DARING – Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat mulai menarik sebagian personel militernya dari sejumlah pangkalan di kawasan, Rabu (14/1/2026).
Langkah ini dilakukan di tengah ancaman Iran yang menyatakan akan menyerang pangkalan AS jika Washington melakukan intervensi militer.
Seorang pejabat Amerika Serikat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan bahwa penarikan pasukan dilakukan sebagai langkah pencegahan menghadapi eskalasi konflik. Pemerintah Qatar juga mengonfirmasi adanya pengurangan personel di Pangkalan Udara Al Udeid, pangkalan militer AS terbesar di kawasan sebagai respons atas meningkatnya risiko keamanan.
Situasi ini dipicu oleh gelombang protes besar-besaran di Iran yang dinilai sebagai yang paling luas dalam sejarah Republik Islam. Presiden AS Donald Trump secara terbuka menyuarakan dukungan terhadap para demonstran dan mengancam akan mengambil tindakan keras jika pemerintah Iran menggunakan kekerasan terhadap warga sipil.
Dua pejabat Eropa menilai intervensi militer AS berpotensi terjadi dalam waktu dekat. Pandangan serupa juga disampaikan oleh pejabat Israel yang menyebut Trump telah mengantongi keputusan politik untuk bertindak, meski waktu dan bentuk intervensinya masih dirahasiakan.
Di pihak lain, Iran mengirimkan peringatan keras kepada negara-negara tetangga yang menjadi lokasi pangkalan militer AS, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Turki.
“Teheran telah memberi tahu negara-negara regional bahwa pangkalan AS di wilayah mereka akan menjadi target jika Iran diserang,” ujar seorang pejabat senior Iran, Kamis (15/1/2026).
Saluran komunikasi diplomatik antara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi dan Utusan Khusus AS Steve Witkoff juga dilaporkan terhenti total.
Trump, dalam wawancara dengan CBS News, kembali menegaskan sikap kerasnya.
“Kami akan mengambil tindakan yang sangat kuat jika pemerintah Iran mengeksekusi para pengunjuk rasa,” kata Trump, seraya menyerukan rakyat Iran untuk terus menekan pemerintah mereka.
Sementara itu, kelompok hak asasi manusia HRANA melaporkan sedikitnya 2.403 pengunjuk rasa dan 147 aparat keamanan tewas sejak gelombang protes pecah. Pemerintah Iran mengklaim jumlah korban mencapai lebih dari 2.000 orang dan menuding “campur tangan asing” sebagai pemicu kekacauan.
Meski korban dan penangkapan massal terus bertambah—lebih dari 18.000 orang dilaporkan ditahan—pejabat Barat menilai pemerintah Iran masih memegang kendali dan belum berada di ambang runtuh.
Kondisi ini diperparah oleh tekanan ekonomi yang berat akibat kembalinya sanksi internasional atas program nuklir Iran, serta dampak serangan udara Israel dan AS pada tahun sebelumnya yang menggerus legitimasi pemerintah di mata publik. ***
