KABARDARING.ID – Pemerintah Provinsi Bengkulu membuka ruang dialog dengan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah terkait polemik pengambilan batu bara yang terbawa arus sungai. Aspirasi warga disampaikan langsung dalam hearing yang dipimpin Wakil Gubernur Bengkulu Mian bersama Kapolda Bengkulu Brigjen Pol. Yudhi Sulistianto di Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (29/6).
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Bengkulu menegaskan komitmennya untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat sekaligus mencari solusi yang tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Ketika berbicara tentang kepentingan masyarakat, filosofi Pak Gubernur adalah bagaimana pemerintah hadir bantu rakyat. Karena itu, melalui hearing hari ini kita ingin meluruskan persoalan yang ada, termasuk terkait IUP yang menjadi kewenangan pemerintah pusat," ujar Mian.
Perwakilan warga Bengkulu Tengah, Burhan, menjelaskan bahwa batu bara yang dikumpulkan masyarakat merupakan material yang terbawa arus sungai saat banjir. Menurutnya, pengambilan dilakukan secara sederhana menggunakan tangguk kayu untuk memenuhi kebutuhan hidup.
"Batu bara itu merupakan material yang terbawa ke sungai saat banjir. Pengambilannya tidak menggunakan besi, melainkan hanya memakai tangguk kayu. Masyarakat mengambilnya ketika banjir sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup," jelas Burhan.
Sementara itu, Kapolda Bengkulu Brigjen Pol. Yudhi Sulistianto menegaskan bahwa kepolisian menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Meski memahami kondisi ekonomi masyarakat, setiap langkah tetap harus didasarkan pada fakta dan regulasi.
"Kami memahami bahwa masyarakat memiliki kebutuhan ekonomi. Namun, kami juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas sesuai regulasi yang berlaku. Karena itu, kami akan terus mencari fakta-fakta di lapangan sebagai dasar dalam mengambil langkah yang tepat," tegasnya. ***
