Prabowo Bakal Tutup Lebih dari 750 BUMN, Dony Oskaria Pastikan Tak Ada PHK: Hemat Bisa Capai Rp50 Triliun
KABARDARING.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan melakukan perampingan besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari sekitar 1.077 perusahaan, jumlah BUMN ditargetkan hanya tersisa sekitar 250 perusahaan melalui proses konsolidasi yang ditargetkan rampung pada 2026.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Minggu (28/6/2026).
"Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal sekitar 300," kata Prabowo.
Presiden kemudian meminta kepastian target akhir kepada Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria.
"Bagaimana Pak Dony Oskaria? Ujungnya kita bisa berapa BUMN?" tanya Prabowo.
Dony menjawab target akhirnya sekitar 250 perusahaan.
"Ujungnya nanti sekitar 250, Pak," jawab Dony.
Mendengar jawaban tersebut, Prabowo menegaskan lebih dari 750 perusahaan BUMN akan ditutup atau dikonsolidasikan demi meningkatkan efisiensi.
"Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead," tegas Prabowo.
Menurut Presiden, jumlah perusahaan yang terlalu banyak selama ini membuat biaya operasional membengkak karena harus membiayai direksi, komisaris, dan struktur organisasi yang besar, sementara sebagian perusahaan belum mampu menghasilkan keuntungan.
Prabowo menargetkan transformasi tersebut selesai dalam dua tahun agar BUMN menjadi lebih sehat, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dony Pastikan Tak Ada PHK
Di tengah rencana konsolidasi besar tersebut, Dony Oskaria memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan BUMN.
"Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK," tegas Dony.
Ia menjelaskan seluruh pegawai akan dialihkan ke perusahaan hasil konsolidasi sehingga tetap menjadi bagian dari BUMN.
Menurut Dony, saat ini sekitar 52 persen BUMN masih merugi dengan total kerugian mencapai Rp20 triliun. Karena itu, restrukturisasi dinilai menjadi langkah penting untuk memperbaiki kinerja perusahaan negara.
Meski demikian, biaya tenaga kerja dinilai jauh lebih kecil dibanding potensi penghematan yang diperoleh dari proses konsolidasi.
"Kami hitung, biaya tenaga kerja setahun cuma Rp2 sampai Rp3 triliun. Kalau begitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp47 triliun," ujarnya.
Dony menegaskan kembali seluruh karyawan akan tetap dipertahankan dan ditempatkan di perusahaan hasil penggabungan.
"Kita tidak mau juga menzalimi karyawan karena itu bukan salah mereka," katanya.
Selain memastikan tidak ada PHK, Dony menyebut program konsolidasi BUMN berpotensi menghasilkan penghematan hingga Rp50 triliun setiap tahun. Penghematan tersebut berasal dari penyederhanaan struktur perusahaan dan penghapusan transaksi berlapis antara induk usaha, anak perusahaan, hingga cucu perusahaan.
Ia menambahkan, langkah serupa yang telah diterapkan di lingkungan Pertamina mampu menghasilkan efisiensi sekitar 600 hingga 700 juta dolar AS, dan model tersebut akan diperluas ke kelompok BUMN lainnya sebagai bagian dari transformasi perusahaan negara. ***