Pemprov Bengkulu Siapkan Sentra Komando di 129 Kecamatan, Perang Lawan Stunting dan Kemiskinan Dimulai

KABARDARING.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersiap mengambil langkah strategis dalam upaya menekan angka stunting dan kemiskinan. Salah satunya dengan mendirikan Sentra Komando di seluruh daerah sebagai pusat koordinasi dan pengendalian program berbasis data.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, saat menerima kunjungan kerja Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Zamhir Setiawan, di ruang kerja Wakil Gubernur, Senin (8/6). Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, serta Kepala DP3APPKB Provinsi Bengkulu.

Wakil Gubernur Mian mengatakan, pembentukan Sentra Komando merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. Melalui program tersebut, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota akan memperkuat koordinasi dalam penanganan stunting dan kemiskinan berbasis data yang lebih akurat dan terintegrasi.

“Menindaklanjuti SKB Empat Menteri, kami bersama pemerintah kabupaten dan kota akan mendirikan Sentra Komando untuk penanganan stunting dan kemiskinan daerah. Di Bengkulu terdapat 129 kecamatan dan 1.513 desa/kelurahan yang nantinya akan menjadi basis pemutakhiran dan pemaparan data kependudukan, termasuk data kemiskinan dan stunting,” ujar Mian.

Menurutnya, SKB Empat Menteri tentang Pengendalian Mutu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) memiliki keterkaitan erat dengan upaya penurunan angka stunting dan kemiskinan. Optimalisasi program KB dinilai mampu meningkatkan kualitas keluarga sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

“Semakin optimal program KB diterapkan, semakin besar peluang keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari lingkaran kemiskinan,” katanya.

Mian menambahkan, keberadaan Sentra Komando di daerah diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang dimulai dari tingkat desa. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat memantau dan mengevaluasi berbagai program secara lebih cepat dan tepat sasaran.

“Sentra Komando ini akan menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan dari desa. Kemajuan daerah merupakan barometer keberhasilan pemerintah provinsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu, Zamhir Setiawan, menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memperkuat implementasi SKB Empat Menteri di daerah agar pelaksanaannya berjalan efektif dan terukur.

“SKB Empat Menteri merupakan kebijakan kolaboratif yang bertujuan memperkuat standar, pengawasan, dan evaluasi layanan Keluarga Berencana secara nasional. Kebijakan ini memastikan alat dan obat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan aman, bermutu, dan terdistribusi secara merata,” jelas Zamhir.

Ia menegaskan, implementasi kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung program prioritas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), khususnya dalam percepatan penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan di daerah. ***